Aceh Utara – DPRK Aceh Utara menggelar audiensi pada 5 Februari 2025 untuk membahas tuntutan pengangkatan tenaga non-ASN, termasuk honorer R2, R3, dan tenaga sukarela kesehatan, menjadi PPPK penuh waktu tanpa rekrutmen baru. Simak detailnya!
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara melalui Komisi I dan Komisi V mengadakan audiensi dan mediasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara. Pertemuan ini membahas pengangkatan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Acara yang berlangsung pada Rabu sore, 5 Februari 2025, dihadiri perwakilan tenaga honorer kategori R2 dan R3 serta tenaga kerja sukarela.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan honorer kategori R2 dan R3 menyuarakan tuntutan agar tenaga non-ASN segera diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa harus melalui proses rekrutmen baru. Mereka juga meminta agar rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK baru ditunda sampai status tenaga honorer yang telah lama mengabdi mendapatkan kepastian.
Sementara itu, tenaga kesehatan yang tergabung dalam Aliansi Sukarela turut menyampaikan aspirasi. Mereka menekankan pentingnya memasukkan data tenaga honorer kesehatan ke dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN). Di Aceh Utara, saat ini terdapat 2.800 tenaga kesehatan yang bertugas di 32 Puskesmas dan 851 tenaga di Rumah Sakit Cut Meutia, yang masih berstatus sukarela dan honorer.
Ketua Koordinator Non-ASN Nakes Kabupaten Aceh Utara, M. Yasir, Amk, menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi demi masa depan ribuan tenaga sukarela yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. “Kami berharap ada solusi nyata dari pemerintah untuk memberikan kepastian status bagi kami,” ujarnya. (ADV)
Komentar