SIMEULUE — Ketua Angkatan Muda Mualem (AMM) Simeulue, Wawa Fernando, melontarkan kecaman keras terhadap pernyataan Ketua DPRA Aceh yang menyeret nama Muallem dalam tudingan bernada provokatif terkait dugaan “merampok” anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Menurut Wawa, tuduhan tersebut tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga mencerminkan kegagalan berpikir rasional sebagai seorang pimpinan lembaga legislatif. Ia menilai narasi yang dibangun justru berpotensi merusak stabilitas kepemimpinan Muallem di tengah situasi Aceh yang membutuhkan soliditas.
“Pernyataan seperti itu sangat tidak mencerminkan kualitas seorang pemimpin. Ini bukan kritik konstruktif, melainkan upaya memperkeruh suasana politik Aceh,” tegas Wawa.
Ia menegaskan, dalam prinsip kepemimpinan yang beretika, hubungan antara eksekutif dan legislatif seharusnya berjalan selaras dan saling menguatkan. Fokus utama, kata dia, adalah mencari solusi konkret agar program JKA tetap berjalan dan dapat dinikmati oleh masyarakat Aceh, bukan justru saling menyerang di ruang publik.
Wawa juga mendesak Muallem untuk mengambil langkah tegas demi menjaga kepercayaan rakyat sekaligus mempertahankan marwah Partai Aceh.
“Sudah saatnya Muallem bersikap tegas. Ini penting untuk menyelamatkan kepercayaan publik dan menjaga kehormatan politik Aceh,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti kepemimpinan Zulfadli yang dinilai kerap menyeret DPRA ke dalam berbagai polemik setiap tahunnya. Kondisi ini, menurutnya, sangat berbahaya dan dapat merusak citra Aceh di mata pemerintah pusat.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Aceh akan kehilangan marwahnya di tingkat nasional,” katanya.
Sebagai solusi, Wawa secara tegas meminta agar Zulfadli segera dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPRA Aceh. Ia menilai pergantian kepemimpinan menjadi langkah penting untuk mengembalikan sinergi antara legislatif dan eksekutif.
“Kami mendesak Partai Aceh untuk segera mengambil keputusan strategis. Copot Zulfadli agar arah pembangunan Aceh kembali fokus dan bermartabat,” tegasnya.
Di tengah kondisi Aceh yang masih dalam tahap pemulihan pascabencana, Wawa menilai polemik seperti ini sangat tidak relevan dan justru mengganggu fokus pemerintah.
“Saat ini Aceh dalam kondisi genting. Muallem seharusnya didukung untuk fokus menyelesaikan pemulihan, bukan disibukkan dengan polemik yang tidak produktif,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa program JKA merupakan bagian dari hak istimewa Aceh yang lahir dari perjanjian damai, sehingga harus dijaga bersama, bukan dijadikan alat konflik politik.
“JKA adalah hak rakyat Aceh. Jangan dipolitisasi apalagi dijadikan bahan serangan. Ini bisa memperkeruh keadaan,” katanya.
Wawa menutup dengan peringatan keras bahwa kualitas kepemimpinan Aceh saat ini sedang menjadi sorotan.
“Kita butuh pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah, bukan yang justru menambah masalah. Jika ini terus terjadi, kita sedang mempertontonkan buruknya kualitas politik Aceh di hadapan pemerintah pusat,” pungkasnya.
Komentar