BANDA ACEH, — Aksi unjuk rasa yang menuntut pencabutan Pergub tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) pada Senin (4/5) di Banda Aceh mulai menuai sorotan serius. Sejumlah pihak menilai aksi tersebut tidak murni sebagai gerakan mahasiswa, melainkan diduga dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu, termasuk untuk menyerang posisi Sekretaris Daerah dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Mualem.
Adi Mukhti, Ketua Bidang Perkaderan Semmi Seumeulu, mengungkapkan adanya indikasi kuat bahwa aksi tersebut telah dipersiapkan secara sistematis dan bukan gerakan spontan.
“Kami melihat pola yang tidak lazim. Aksi ini diduga tidak berdiri secara organik, tetapi telah dirancang sebelumnya dengan tujuan tertentu,” ujarnya.
Ia menyoroti keterlibatan sejumlah mahasiswa yang disebut memiliki kedekatan dengan kelompok sipil SIPAK. Menurutnya, kelompok tersebut diduga memiliki relasi dengan staf dari salah satu pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
Lebih jauh, ia menilai bahwa rangkaian kejadian menjelang aksi menguatkan dugaan adanya orkestrasi yang terarah. Konsolidasi yang disebut berlangsung pada 3 Mei 2026 pukul 21.00 WIB, hanya beberapa jam sebelum aksi, dinilai janggal untuk skala mobilisasi massa yang cukup besar.
“Dengan waktu yang sangat terbatas, sulit untuk tidak melihat bahwa persiapan kemungkinan sudah dilakukan jauh hari sebelumnya,” tambahnya.
Aspek pendanaan juga menjadi sorotan. Ia menduga adanya dukungan logistik dan finansial dari pihak tertentu yang memungkinkan aksi berjalan dengan lancar, mulai dari perlengkapan hingga mobilisasi massa.
“Bahkan ada indikasi dan menduga ada pertemuan dengan staf dari salah satu pimpinan DPRA sebelum aksi berlangsung. Ini memperkuat dugaan adanya aktor politik di balik layar,” katanya.
Dalam pandangannya, berbagai indikasi tersebut mengarah pada dugaan bahwa aksi ini tidak sekadar menyuarakan aspirasi publik, tetapi berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen politik. Ia bahkan menilai ada kecenderungan bahwa gerakan ini diarahkan untuk membangun opini negatif terhadap Sekretaris Daerah Aceh dalam struktur pemerintahan saat ini.
“Jika ditarik lebih jauh, ini bisa dibaca sebagai upaya mendiskreditkan Sekda dalam pemerintahan Mualem. Ini yang harus menjadi perhatian publik,” tegasnya.
Ia juga menyoroti belum munculnya sosok koordinator aksi secara terbuka, yang semakin memicu spekulasi terkait transparansi dan independensi gerakan tersebut.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh maupun kelompok yang terlibat dalam aksi untuk mengklarifikasi dugaan tersebut.
Adi Mukhti mengingatkan mahasiswa agar tetap kritis dan tidak mudah dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu yang bersembunyi di balik gerakan publik.
“Mahasiswa harus tetap waspada. Jangan sampai semangat perjuangan justru dimanfaatkan oleh aktor politik untuk agenda lain,” pungkasnya.
Komentar