MAGELANG – Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali, S.E., M.M., mengikuti kegiatan Retret dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) bagi pimpinan legislatif se-Indonesia yang dipusatkan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Kegiatan yang berlangsung sejak 15 hingga 19 April 2026 ini diikuti oleh 557 Ketua DPRD tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota dari seluruh penjuru tanah air. Menariknya, selama kegiatan berlangsung, para peserta tampak mengenakan seragam Komponen Cadangan (Komcad) bercorak loreng hijau. Penggunaan seragam ini menjadi simbol kedisiplinan, kebersamaan, sekaligus kesiapsiagaan dalam menjalankan peran sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Forum Strategis Penyelarasan Program
Retret nasional ini dipandang sebagai forum strategis untuk menyelaraskan visi dan program antara pemerintah pusat dengan daerah. Selama di Akmil, para peserta mendapatkan pembekalan mendalam mengenai wawasan kebangsaan, penguatan nilai-nilai kepemimpinan, serta ruang diskusi lintas daerah untuk membahas isu strategis dan tantangan pembangunan nasional.
Sesuai jadwal, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, direncanakan hadir langsung pada hari ketiga pelaksanaan. Kehadiran Presiden diharapkan dapat memberikan arahan konkret terkait penguatan sinergi pusat-daerah demi percepatan pembangunan di setiap wilayah.
Membentuk Karakter Kepemimpinan yang Berintegritas
Pelaksanaan retret di lingkungan pendidikan militer memberikan pengalaman berbeda bagi para pimpinan legislatif. Pola kegiatan yang terstruktur dan disiplin tinggi dirancang untuk membentuk karakter kepemimpinan yang lebih kuat, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
”Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin solid antara pusat dan daerah. Kita ingin melahirkan kepemimpinan legislatif yang lebih responsif, adaptif, serta mampu mengawal aspirasi rakyat secara optimal,” ujar salah satu panitia penyelenggara.
Keikutsertaan Ketua DPRK Aceh Utara dalam agenda nasional ini diharapkan membawa dampak positif bagi tata kelola pemerintahan di daerah, khususnya dalam memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan di Bumi Pase.
Komentar