BIREUEN – Ketua Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Kabupaten Bireuen, Mauliadi, menyoroti kinerja Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang dinilai belum mampu menghadirkan program-program nyata bagi para korban konflik Aceh.
Melalui pernyataan yang diunggah di akun Facebook pribadinya, Mauliadi menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi eks kombatan, tahanan politik (tapol), narapidana politik (napol), serta masyarakat sipil korban konflik yang hingga kini masih menunggu realisasi berbagai program reintegrasi yang pernah dijanjikan pasca perdamaian Aceh.
Menurut Mauliadi, BRA dibentuk dengan mandat besar untuk menyembuhkan luka konflik, memulihkan hak-hak korban, serta mengembalikan martabat masyarakat yang terdampak konflik berkepanjangan di Aceh. Namun, hingga saat ini, ia menilai hasil yang dirasakan masyarakat masih sangat minim.
“Pertanyaan yang paling sering muncul dari korban konflik sampai hari ini adalah di mana program nyata untuk mereka. Banyak yang masih hidup dalam keterbatasan ekonomi, menempati rumah yang tidak layak, dan belum mendapatkan perhatian yang seharusnya,” ujar Mauliadi.
Ia menilai belum terlihat adanya program pemberdayaan ekonomi yang berskala besar, program pemulihan trauma (trauma healing) yang menjangkau wilayah-wilayah basis konflik, maupun kepastian terkait hak atas tanah, rumah layak huni, dan beasiswa bagi anak-anak korban konflik sebagaimana semangat yang terkandung dalam perdamaian Aceh.
Mauliadi juga menyoroti kebijakan pengadaan kendaraan operasional untuk Satuan Pelaksana (Satpel) BRA di kabupaten/kota. Menurutnya, kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masih banyaknya korban konflik yang belum merasakan manfaat langsung dari program reintegrasi.
“Ketika banyak mantan kombatan dan korban konflik masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pengadaan kendaraan dinas menjadi sesuatu yang patut dipertanyakan dari sisi prioritas anggaran,” katanya.
Meski mengakui bahwa Satpel memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelaksanaan program di daerah, Mauliadi menegaskan bahwa yang paling utama adalah memastikan manfaat anggaran benar-benar dirasakan oleh masyarakat korban konflik.
Ia menambahkan bahwa kepemimpinan di lembaga reintegrasi seharusnya diukur dari keberpihakan terhadap rakyat dan kemampuan menghadirkan solusi atas persoalan yang selama ini dihadapi korban konflik, bukan sekadar penyediaan fasilitas birokrasi.
“Kami berharap setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat korban konflik. Perdamaian Aceh telah diperjuangkan dengan pengorbanan yang besar dan tidak boleh hanya menjadi simbol tanpa implementasi nyata,” tegasnya.
Sebagai organisasi yang mewadahi anak-anak syuhada perjuangan Aceh, JASA Bireuen meminta BRA untuk lebih fokus pada program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan korban konflik, sehingga cita-cita perdamaian yang berkeadilan dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Aceh.
Pernyataan ini merupakan pandangan yang disampaikan Mauliadi melalui unggahan di media sosial Facebook pribadinya dan menjadi bagian dari aspirasi yang berkembang di kalangan korban konflik terkait pelaksanaan program reintegrasi di Aceh.
Komentar