ACEH TIMUR – Polemik penunjukan Azhari M. Nur atau Haji Maop sebagai Ketua DPW Partai Aceh Aceh Timur memicu ketegangan dan kericuhan di kalangan kader serta simpatisan Partai Aceh. Sejumlah pihak menilai keputusan tersebut diambil tanpa melalui mekanisme musyawarah wilayah yang selama ini menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan organisasi.
Kericuhan disebut terjadi saat sejumlah kader dan tokoh Partai Aceh berkumpul untuk menyikapi terbitnya Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru. Massa yang hadir mempertanyakan dasar penunjukan Haji Maop dan menilai aspirasi kader di tingkat wilayah tidak diakomodasi sebelum keputusan ditetapkan oleh pimpinan partai.
Beberapa kader yang hadir menyampaikan keberatan terhadap proses tersebut. Mereka menegaskan bahwa penentuan kepemimpinan DPW seharusnya melibatkan musyawarah bersama seluruh unsur partai di daerah agar keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi dan diterima oleh seluruh kader.
Menurut mereka, pengabaian mekanisme musyawarah berpotensi menimbulkan perpecahan internal serta mengganggu soliditas Partai Aceh di Aceh Timur. Situasi yang semula hanya berupa penyampaian aspirasi kemudian berkembang menjadi ketegangan di lokasi kegiatan.
“Persoalan utama bukan pada sosok yang ditunjuk, tetapi pada proses yang dianggap tidak melibatkan kader dan tokoh wilayah. Musyawarah merupakan tradisi organisasi yang harus dihormati,” ujar salah seorang kader yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Pengamat politik lokal menilai bahwa polemik ini menjadi tantangan serius bagi konsolidasi Partai Aceh. Sebagai partai yang memiliki basis kuat di Aceh Timur, setiap keputusan strategis yang menyangkut kepemimpinan daerah sebaiknya dilakukan secara terbuka dan partisipatif guna menghindari konflik internal.
Sejumlah tokoh masyarakat juga mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog. Mereka berharap DPP Partai Aceh dapat membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen partai di Aceh Timur agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara bijaksana dan sesuai mekanisme organisasi.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak DPP Partai Aceh terkait tuntutan sebagian kader mengenai perlunya musyawarah wilayah sebelum penetapan kepengurusan definitif DPW Partai Aceh Aceh Timur.
Massa berharap pimpinan partai dapat mengevaluasi proses penunjukan tersebut dan mengedepankan musyawarah sebagai jalan penyelesaian demi menjaga persatuan serta marwah Partai Aceh di Aceh Timur.
Komentar