BANDA ACEH – Takhta Zulfadli A.Md, atau yang akrab disapa Abang Samalanga, di kursi Ketua DPR Aceh (DPRA) kini berada di ujung tanduk. Alih-alih menjadi pemimpin yang mengayomi, gaya kepemimpinan politisi Partai Aceh ini dinilai kian arogan dan sewenang-wenang, hingga memicu “pemberontakan” dari dalam gedung parlemen.
Kabar mengejutkan mencuat setelah sebanyak 67 dari 81 anggota DPRA dilaporkan telah menandatangani mosi tak percaya untuk melengserkan Abang Samalanga. Tidak main-main, gerakan ini juga didukung oleh 11 rekan separtainya di Fraksi Partai Aceh (PA).
Dituding Diktator: ‘Surat Tugas Disobek, Anggota Ditekan’
Pemicu utama kemarahan para wakil rakyat ini adalah pemanfaatan Pergub Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas sebagai “senjata” politik. Aturan yang mengharuskan tanda tangan Ketua DPRA untuk setiap keberangkatan dinas diduga disalahgunakan untuk menekan anggota yang tidak sejalan.
”Abang Samalanga menggunakan Pergub ini untuk menindas. Bahkan, surat perjalanan dinas dari Komisi 4 dan 5 disobek begitu saja. Ini sangat memuakkan,” ujar salah satu sumber internal DPRA, Selasa malam (17/3/2026).
Mosi tak percaya ini diklaim sebagai langkah darurat untuk menyelamatkan hak legislasi anggota dewan yang selama ini tersandera oleh kebijakan sepihak sang ketua.
Lampu Hijau dari Mualem
Nasib Abang Samalanga tampaknya sudah di ambang pintu keluar. Perwakilan anggota DPRA dari koalisi pemerintahan dikabarkan telah menghadap Ketua DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). Hasilnya? Mualem disebut-sebut telah memberikan restu untuk melakukan pergantian pimpinan.
“Mualem sudah memberi isyarat setuju. Eksekusinya kemungkinan besar dilakukan segera setelah Idul Fitri,” tambah sumber tersebut.
Lembaga ‘Lumpuh’, Rakyat Jadi Korban
Kritik pedas juga datang dari anggota Fraksi NasDem, Martini. Dalam Rapat Paripurna (11/3), ia membongkar borok tata kelola DPRA yang dianggap amburadul di bawah kendali pimpinan saat ini. Akibat surat tugas yang tak kunjung diteken sejak Januari, fungsi pengawasan dewan terhadap bencana banjir dan longsor di Aceh menjadi lumpuh total.
Senada dengan itu, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Aceh, Rifqi Maulana, menilai DPRA saat ini gagal total dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan. Sementara rakyat bertahan di tenda pengungsian, internal parlemen justru sibuk dengan konflik arogansi kekuasaan.
Komentar