Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus sistem outsourcing bagi pekerja. Untuk mewujudkannya, ia akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang beranggotakan pimpinan serikat buruh di Indonesia. Dewan ini bertugas mencari solusi untuk menghentikan sistem outsourcing secepat mungkin.
“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari cara menghapus outsourcing secara bertahap, namun secepat mungkin,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).
Prabowo menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pekerja dan investor. Ia mengingatkan bahwa tanpa investasi, tidak akan ada lapangan kerja. “Kalau investor tidak menanam modal, tidak ada pabrik, dan kalian tidak bisa bekerja,” katanya.
Untuk mendukung dialog, Prabowo menyetujui usulan serikat buruh untuk mempertemukan pekerja dengan pemodal di Istana Bogor. Ia juga berencana mengadakan pertemuan antara 150 pimpinan buruh dan 150 pimpinan perusahaan. “Saya akan tegaskan kepada pengusaha bahwa mereka tidak boleh hanya mengejar kekayaan sendiri tanpa memastikan kesejahteraan pekerja,” tegasnya.
Prabowo menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, subsidi listrik, dan bantuan tunai langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyebut anggaran lebih dari Rp500 triliun telah dialokasikan untuk membantu rakyat miskin.
Namun, ia mengingatkan perlunya pengawasan agar bantuan tepat sasaran. “Kita harus pastikan bantuan hanya diterima oleh yang berhak. Masih ada laporan bahwa bantuan diterima oleh mereka yang tidak membutuhkan, ini tidak benar,” tutupnya.
Komentar