BANDA ACEH – Zulfadhli, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), meminta jajaran eksekutif untuk segera merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2025. Menurutnya, langkah ini sangat mendesak demi keberlanjutan pembangunan dan pergerakan ekonomi masyarakat Aceh.
Zulfadhli menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi eksekutif untuk menunda pelaksanaan APBA 2025.1 “Hal itu merupakan perintah yang diatur dalam regulasi yang disepakati antara eksekutif dan legislatif,” kata Zulfadhli di Banda Aceh, Sabtu, 8 Maret 2025.2 Ia menyoroti bahwa kalender anggaran 2025 telah berjalan hampir tiga bulan, namun realisasi APBA belum juga terlihat.3
Kekhawatiran utama Zulfadhli adalah dampak signifikan kondisi ini terhadap ekonomi Aceh, yang berpotensi memperparah angka kemiskinan. “Anggaran pemerintah ini kan sumber terbesar bagi perekonomian Aceh. Nah, jika tidak segera direalisasikan, kami di legislatif khawatir rakyat yang jadi korban,” ujarnya.
Menanggapi kemungkinan perubahan atau penyesuaian anggaran sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ tanggal 25 Februari 2025, Zulfadhli menekankan bahwa hal tersebut harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan mengacu pada mekanisme serta aturan yang berlaku.
“Abang Samalanga,” sapaan akrab Zulfadhli, mengungkapkan bahwa dirinya telah berkonsultasi dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) beberapa hari sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, Mualem menyepakati percepatan realisasi APBA 2025. “Saya sudah bicara sama Mualem untuk percepatan realisasi APBA 2025, dan beliau (Gubernur Aceh) sudah sepakat,” tambahnya.
Oleh karena itu, Zulfadhli menilai tidak ada alasan lagi bagi Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk menunda pelaksanaan APBA 2025, mengingat sudah ada komitmen antara dirinya dan Gubernur.
Zulfadhli memperingatkan bahwa penundaan realisasi APBA 2025 akan berdampak buruk pada perekonomian Aceh dan masyarakat, serta berpotensi menyebabkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang sangat besar.4 “Jangan sampai ini terjadi, kasihan rakyat,” ujarnya.
Ia juga meminta pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi dan menghambat realisasi APBA 2025 untuk tidak mengorbankan kepentingan rakyat. “Sudahlah, jangan lagi bermanuver, mari kita melihat kepentingan Aceh lebih luas demi rakyat Aceh,” tegasnya.
Zulfadhli menyoroti bahwa dalam hitungan hari seluruh rakyat Aceh akan menghadapi Lebaran Idulfitri 1446 Hijriyah. Jika APBA 2025 tidak segera direalisasikan, kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya pertumbuhan ekonomi Aceh.5
“Zulfadhli menyayangkan kondisi tersebut karena rakyat tidak dapat menikmati kue pembangunan. Bagaimanapun, kepentingan rakyat di atas segalanya,” katanya. Ia menekankan, “Karena itu, APBA 2025 yang di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, yakni rakyat Aceh, harus segera direalisasikan.”
Komentar