ACEH UTARA – Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara menggelar Konsultasi Publik terkait Pengelolaan Pertanian Pasca-Banjir di Ruang Paripurna DPRK Aceh Utara, Senin (9/2/2026). Forum ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat pemulihan sektor pertanian di Bumi Pase.
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRK, unsur pemerintah daerah, akademisi, tokoh adat, tokoh mukim, penyuluh pertanian, hingga perwakilan organisasi masyarakat sipil.
Ketua Banleg DPRK Aceh Utara, Mawardi M., S.E. (Tgk. Adek), menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam mendorong langkah taktis untuk membangkitkan kembali sektor pertanian yang terdampak bencana. Menurutnya, kebijakan pemulihan tidak boleh diambil secara parsial, melainkan harus menyentuh akar persoalan di lapangan.
“Kebijakan pemulihan harus disusun berdasarkan kondisi riil dan didukung kajian teknis yang komprehensif. Kami di DPRK terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan kita segera pulih,” ujar Tgk. Adek.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah poin krusial menjadi sorotan, di antaranya:
-
Analisis Lahan dan Metode Budidaya: Peserta menekankan pentingnya analisis kondisi tanah pasca-banjir serta penyesuaian metode tanam yang sesuai dengan karakteristik lahan yang telah berubah.
-
Perbaikan Infrastruktur: Pemulihan sistem irigasi menjadi prioritas utama agar lahan pertanian dapat berfungsi maksimal dan memberikan kepastian bagi petani untuk kembali turun ke sawah.
-
Inovasi dan Varietas Adaptif: Forum mendorong penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan (adaptif) terhadap kondisi lahan pasca-bencana sebagai solusi meningkatkan produktivitas.
-
Pendampingan Petani: Penguatan peran penyuluh di lapangan dinilai sangat penting untuk memastikan kegiatan pertanian kembali berjalan optimal secara bertahap.
Tgk. Adek menambahkan bahwa DPRK Aceh Utara akan mengawal proses ini melalui tiga fungsi utama: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ia berharap sinergi antara pemerintah, akademisi, dan petani dapat melahirkan solusi berkelanjutan.
“Harapan kita, melalui inovasi dan kerja sama lintas sektor, kesejahteraan petani Aceh Utara tidak hanya kembali pulih, tetapi juga jauh lebih kuat dalam menghadapi tantangan bencana di masa depan,” pungkasnya. (Adv)
Komentar