ACEH UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara melayangkan desakan keras kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat pembangunan Hunian Sementara (Huntara). Legislatif memasang tenggat waktu agar seluruh hunian bagi korban banjir rampung sebelum 15 Februari 2026.
Desakan ini muncul mengingat awal Ramadhan 1447 H diperkirakan jatuh pada 17 atau 18 Februari mendatang. DPRK tidak ingin para korban bencana harus menjalani ibadah puasa dalam kondisi memprihatinkan di tenda pengungsian.
Berdasarkan data yang dihimpun DPRK Aceh Utara, dari total 2.449 unit Huntara yang direncanakan, baru tiga desa yang telah difungsikan, yakni Desa Simpang Tiga dan Tanjong Dalam di Kecamatan Langkahan, serta Desa Ulee Rubek Timu di Kecamatan Seunuddon. Sisanya masih dalam tahap pengerjaan, bahkan ada yang baru mencapai 10 persen.
Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali, S.E., M.M., menegaskan bahwa waktu pengerjaan praktis hanya tersisa sepekan lagi.
“Hasil pemantauan kami di lapangan menunjukkan banyak titik yang belum rampung. Sangat memprihatinkan jika saudara-saudara kita harus makan sahur, tarawih, dan berbuka puasa di bawah tenda darurat. Kami minta BNPB bekerja ekstra cepat, namun tetap memperhatikan kualitas bangunan agar layak dihuni,” tegas Arafat Ali, Senin (9/2/2026).
Politisi Partai Aceh ini juga meminta kementerian terkait untuk tidak hanya sekadar meluncurkan program di atas kertas. Ia mendesak pengerahan alat berat secara masif ke titik-titik kerusakan infrastruktur agar akses ekonomi rakyat segera pulih.
“Jika jalan dan jembatan kembali normal, rakyat Aceh Utara adalah rakyat yang rajin. Mereka akan bangkit sendiri mencari nafkah. Namun, aksesnya harus dibuka dulu melalui penanganan pascabencana yang serius,” tambahnya.
Selain masalah hunian, Arafat Ali juga menyoroti lambatnya eksekusi program kementerian di sektor pertanian, seperti program padat karya pembersihan lumpur di area persawahan yang hingga kini belum berjalan.
“Petani kita sangat menunggu sawah mereka dibersihkan dari lumpur sisa banjir. Harapan kami, seluruh kementerian mempercepat langkahnya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama tanpa kepastian,” pungkas Arafat. (Adv)
Komentar